Biaya, Perbandingan & Aturan 2026
Iuran BPJS Kesehatan 2026: besaran per kelas, potongan gaji 5%, dan contoh hitungan
Besaran iuran BPJS Kesehatan 2026 untuk peserta mandiri, pekerja penerima upah, dan anggota keluarga tambahan, lengkap dengan contoh hitungan dan aturan keterlambatan.
Per Oktober 2026, iuran BPJS Kesehatan masih mengikuti Perpres 64/2020 (perubahan kedua atas Perpres 82/2018). Peserta mandiri membayar Rp150.000 untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III per orang per bulan; peserta kelas III cukup membayar Rp35.000 karena pemerintah membantu Rp7.000. Pekerja penerima upah membayar 5% dari gaji dengan batas atas gaji Rp12.000.000, dibagi 4% pemberi kerja dan 1% pekerja. Iuran dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pemerintah menyatakan pada Agustus 2026 bahwa belum ada rencana kenaikan iuran untuk 2027, tetapi penerapan KRIS dapat membawa struktur iuran baru, jadi selalu cek pengumuman resmi.
Panduan ini bagian dari perbandingan asuransi kesehatan swasta dan BPJS.
Jenis kepesertaan dan siapa yang membayar
| Segmen | Contoh peserta | Besaran iuran | Yang membayar |
|---|---|---|---|
| PBI JK | Warga miskin dan tidak mampu dalam data pemerintah | Ditetapkan pemerintah | Pemerintah pusat |
| Penduduk didaftarkan Pemda | Warga yang ditanggung APBD daerah | Setara kelas III | Pemerintah daerah |
| PPU penyelenggara negara | PNS, TNI, Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non-PNS | 5% gaji | 4% pemberi kerja, 1% pegawai |
| PPU badan usaha | Karyawan swasta, BUMN, BUMD | 5% gaji, batas atas gaji Rp12 juta | 4% pemberi kerja, 1% pekerja |
| PBPU dan BP (mandiri) | Pekerja lepas, pedagang, pemilik usaha, bukan pekerja | Rp150.000 / Rp100.000 / Rp42.000 per orang | Peserta sendiri (kelas III dibantu Rp7.000) |
Sumber besaran: Perpres 64/2020. Status PBI dapat berubah ketika data kesejahteraan diperbarui; pada 2026 BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pemutakhiran data desil memengaruhi status PBI. Jika Anda peserta PBI, cek status secara berkala di Mobile JKN.
Contoh hitungan untuk pekerja penerima upah
Gaji yang menjadi dasar adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Ada batas bawah (upah minimum kabupaten/kota) dan batas atas Rp12.000.000.
Contoh 1, gaji Rp9.000.000 (ilustratif):
- Total iuran: 5% × Rp9.000.000 = Rp450.000 per bulan
- Bagian pemberi kerja: 4% × Rp9.000.000 = Rp360.000
- Bagian pekerja: 1% × Rp9.000.000 = Rp90.000
- Menanggung hingga lima orang: pekerja, pasangan, dan tiga anak
Contoh 2, gaji Rp15.000.000:
- Dasar perhitungan dibatasi Rp12.000.000
- Total iuran: 5% × Rp12.000.000 = Rp600.000
- Bagian pekerja: 1% × Rp12.000.000 = Rp120.000, bukan Rp150.000
Contoh 3, menambah orang tua: anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua dapat didaftarkan dengan iuran tambahan 1% gaji per orang per bulan, dibayar pekerja. Dengan gaji Rp9.000.000 dan dua orang tua: 1% × Rp9.000.000 × 2 = Rp180.000 per bulan, atau Rp2.160.000 per tahun. Bandingkan dengan mendaftarkan orang tua sebagai peserta mandiri kelas II: 2 × Rp100.000 = Rp200.000 per bulan. Pada gaji ini, menumpang di PPU sedikit lebih murah dan haknya mengikuti kelas pekerja.
Menurut Perpres 64/2020, hak ruang rawat PPU mengikuti gaji: sampai Rp4.000.000 di kelas II, di atas itu kelas I. Ketentuan ini akan terpengaruh oleh penerapan KRIS; lihat status KRIS.
Contoh hitungan untuk peserta mandiri
Peserta mandiri membayar per orang, dan seluruh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga wajib didaftarkan di kelas yang sama.
| Keluarga 4 orang | Per bulan | Per tahun |
|---|---|---|
| Kelas I | 4 × Rp150.000 = Rp600.000 | Rp7.200.000 |
| Kelas II | 4 × Rp100.000 = Rp400.000 | Rp4.800.000 |
| Kelas III (porsi peserta) | 4 × Rp35.000 = Rp140.000 | Rp1.680.000 |
Selisih kelas I dan kelas III untuk keluarga ini Rp5.520.000 per tahun. Selisih itu hanya membeli hak ruang rawat yang lebih nyaman; obat, tindakan, dan dokter yang dijamin sesuai indikasi medis sama. Sebagian keluarga memilih kelas III atau II di BPJS dan menyisihkan selisihnya untuk premi asuransi swasta atau dana cadangan kesehatan. Ingat bahwa fasilitas naik kelas rawat inap atas biaya sendiri tidak berlaku untuk semua segmen (misalnya peserta PBI), dan aturannya dapat berubah dengan KRIS; tanyakan ke BPJS sebelum memutuskan kelas berdasarkan rencana naik kelas.
Terlambat bayar: tidak ada denda iuran, tetapi ada denda pelayanan
Sejak 1 Juli 2016 tidak ada denda atas keterlambatan membayar iuran. Yang ada adalah konsekuensi lain:
- Kepesertaan dinonaktifkan jika iuran tidak dibayar, sehingga kartu tidak bisa dipakai.
- Untuk aktif kembali, tunggakan harus dilunasi. Menurut Perpres 64/2020, tunggakan yang wajib dibayar paling banyak 24 bulan.
- Denda pelayanan dikenakan jika dalam 45 hari sejak aktif kembali peserta menjalani rawat inap: 5% dari perkiraan biaya paket rawat inap × jumlah bulan tertunggak (paling banyak 12 bulan), dengan batas Rp30.000.000.
Contoh ilustratif: tunggakan 6 bulan kelas I, lalu rawat inap dalam 45 hari setelah melunasi, dengan tarif paket Rp20.000.000. Pelunasan tunggakan 6 × Rp150.000 = Rp900.000, ditambah denda pelayanan 5% × Rp20.000.000 × 6 = Rp6.000.000. Total Rp6.900.000, jauh lebih mahal daripada membayar tepat waktu. Lihat tunggakan dan reaktivasi BPJS.
Cara membayar dan mengecek
- Mobile JKN: cek status, tagihan, dan riwayat pembayaran; ubah data dan faskes.
- Autodebet rekening bank untuk peserta mandiri, agar tidak terlewat tanggal 10.
- Kanal pembayaran resmi lain: bank, kantor pos, gerai ritel, dan dompet digital yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Simpan bukti bayar.
- Pekerja PPU: cek di Mobile JKN bahwa pemberi kerja benar-benar menyetorkan iuran. Potongan di slip gaji belum tentu disetor.
Kesalahan yang perlu dihindari
- Menganggap BPJS otomatis nonaktif saat berhenti bekerja lalu lupa mengurus. Setelah PHK ada ketentuan perlindungan sementara, tetapi Anda perlu beralih ke segmen mandiri atau segmen lain agar tidak terputus.
- Pindah ke kelas yang lebih tinggi tepat sebelum rencana operasi. Perubahan kelas peserta mandiri memiliki syarat jangka waktu; cek ketentuannya di BPJS.
- Mengandalkan asuransi kantor dan membiarkan iuran keluarga mandiri tertunggak. Ketika asuransi kantor berakhir, tunggakan dan denda pelayanan menunggu.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah iuran BPJS Kesehatan naik pada 2026?
Tidak ada perubahan besaran iuran yang berlaku pada 2026 berdasarkan Perpres 64/2020. Menteri Kesehatan juga menyatakan pada Agustus 2026 bahwa belum ada rencana kenaikan untuk 2027. Rencana struktur iuran untuk KRIS belum ditetapkan.
Gaji saya Rp20 juta, mengapa potongan BPJS hanya Rp120.000?
Karena dasar perhitungan iuran PPU dibatasi Rp12.000.000. Bagian pekerja 1% × Rp12.000.000 = Rp120.000.
Bisakah anak keempat ikut tanpa biaya tambahan?
Dalam PPU, iuran 5% menanggung pekerja, pasangan, dan sampai tiga anak. Anak keempat dan seterusnya dikenai iuran tambahan 1% gaji per orang.
Apakah iuran BPJS bisa dipakai untuk mengurangi premi asuransi swasta?
Tidak secara langsung. Namun produk berskema koordinasi manfaat biasanya lebih murah daripada produk yang menanggung penuh tanpa BPJS, karena BPJS membayar lebih dulu.
Sumber resmi
- BPJS Kesehatan — iuran, kanal pembayaran, dan cek status kepesertaan
- Dewan Jaminan Sosial Nasional — kebijakan dan evaluasi program JKN
- JDIH BPK — teks Perpres 82/2018 dan Perpres 64/2020
- Kementerian Kesehatan — pengumuman kebijakan KRIS dan iuran
