KRIS BPJS Kesehatan: status penerapan 2026, 12 kriteria, dan dampaknya bagi asuransi swasta

KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) adalah standar ruang rawat inap untuk peserta BPJS Kesehatan yang diperkenalkan Perpres 59/2024, perubahan ketiga atas Perpres 82/2018. Tujuannya, ruang rawat untuk peserta JKN memenuhi 12 kriteria yang sama di seluruh rumah sakit, menggantikan pembedaan kelas I, II, dan III. Per Oktober 2026, penerapannya belum tuntas: tenggat awal 30 Juni 2025 mundur, pemerintah menyiapkan revisi Perpres, dan Menteri Kesehatan menyebut penerapan berlangsung bertahap sekitar dua tahun. Selama aturan baru belum terbit, iuran kelas I, II, dan III menurut Perpres 64/2020 masih berlaku.

Panduan ini bagian dari perbandingan asuransi kesehatan swasta dan BPJS.

Linimasa singkat

Data kesiapan yang dilaporkan media pada 2025: dari sekitar 2.554 rumah sakit sasaran, sekitar 57% telah memenuhi seluruh 12 kriteria per Mei 2025. Angka ini terus berubah, jadi jangan dijadikan patokan untuk rumah sakit tertentu.

12 kriteria ruang rawat KRIS

Kriteria dalam Perpres 59/2024 menyangkut fisik ruangan, bukan layanan medis:

1. Komponen bangunan dengan tingkat porositas rendah
2. Ventilasi udara
3. Pencahayaan ruangan
4. Kelengkapan tempat tidur
5. Nakas per tempat tidur
6. Suhu ruangan yang stabil
7. Ruang rawat dibagi menurut jenis kelamin, usia anak atau dewasa, dan penyakit infeksi atau noninfeksi
8. Kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur, dengan jumlah tempat tidur per ruangan yang dibatasi
9. Tirai atau partisi antartempat tidur
10. Kamar mandi dalam ruang rawat
11. Kamar mandi yang memenuhi standar aksesibilitas
12. Outlet oksigen

Yang tidak diubah KRIS: obat, pemeriksaan, tindakan, dan dokter tetap diberikan sesuai indikasi medis. Perbedaan kelas di BPJS sejak awal memang terutama soal ruang rawat.

Apa yang masih berlaku sekarang

Selama revisi Perpres belum terbit, gunakan pegangan ini:

• Iuran: kelas I Rp150.000, kelas II Rp100.000, kelas III Rp42.000 (porsi peserta Rp35.000) untuk peserta mandiri; 5% gaji untuk PPU. Lihat iuran BPJS Kesehatan 2026.
• Hak kelas di kartu masih tercatat sesuai kelas.
• Rumah sakit yang sudah menerapkan ruang KRIS dapat merawat peserta di ruang standar tersebut. Pengalaman di lapangan bisa berbeda antar rumah sakit.
• Naik kelas atas permintaan sendiri masih dikenal dalam aturan JKN untuk segmen tertentu, dengan membayar selisih biaya atau melalui asuransi kesehatan tambahan. Rinciannya dapat berubah dengan revisi Perpres.

Dampak KRIS bagi pilihan asuransi swasta

KRIS mengubah satu hal yang dulu dibeli banyak orang dengan kelas I: kepastian ruang rawat dengan sedikit pasien. Jika ruang standar berisi beberapa tempat tidur, keinginan mendapat kamar sendiri atau kamar berdua akan semakin bergantung pada:

1. Naik kelas dengan membayar selisih sendiri, sepanjang masih diizinkan aturan.
2. Asuransi swasta berskema koordinasi manfaat (CoB) yang menanggung selisih tersebut. Lihat koordinasi manfaat dengan BPJS.
3. Asuransi swasta penuh dengan plan kamar sendiri, di luar jalur BPJS.

Contoh cara berpikir (ilustratif): keluarga empat orang di kelas I mandiri membayar Rp7.200.000 per tahun, di kelas II Rp4.800.000. Jika pada akhirnya ruang rawat kelas I dan II menjadi ruang standar yang sama, selisih Rp2.400.000 per tahun itu mungkin lebih berguna untuk menambah premi rider CoB atau mengisi dana cadangan. Namun jangan memindahkan kelas berdasarkan spekulasi: tunggu aturan iuran KRIS yang resmi, karena struktur iurannya bisa saja berubah.

Pertanyaan yang belum terjawab per Oktober 2026

• Besaran iuran KRIS: belum ditetapkan. Ada usulan iuran tunggal dan usulan lain; Menkes menyatakan belum ada rencana kenaikan untuk 2027.
• Mekanisme naik kelas: bagaimana selisih biaya dihitung jika pembayaran beralih dari INA-CBG ke iDRG.
• Masa transisi bagi rumah sakit yang belum memenuhi kriteria.

Untuk pertanyaan ini, sumber yang harus dipantau adalah Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN, dan JDIH untuk teks Perpres. Panduan ini akan relevan selama perubahan belum terbit; setelah terbit, angka di atas harus dicek ulang.

Hal yang bisa Anda lakukan sekarang

• Cek di Mobile JKN kelas dan faskes Anda sekarang.
• Tanyakan ke rumah sakit langganan apakah ruang rawat untuk peserta JKN sudah berbentuk KRIS dan berapa tempat tidur per ruangan.
• Jika sedang mempertimbangkan asuransi swasta, tanyakan apakah perusahaan memiliki produk CoB dan bagaimana produk itu akan menyesuaikan dengan KRIS.
• Simpan dana cadangan untuk selisih biaya, alih-alih mengandalkan kelas di kartu.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah KRIS berarti semua peserta membayar iuran yang sama?

Belum tentu. Perpres 59/2024 mengamanatkan penetapan iuran, tetapi besaran dan strukturnya belum diumumkan resmi per Oktober 2026.

Apakah peserta kelas I dirugikan oleh KRIS?

Itu bergantung pada iuran dan aturan naik kelas yang akan ditetapkan. Yang pasti, manfaat medis tidak dibedakan menurut kelas; yang dibedakan adalah ruang rawat.

Apakah rumah sakit swasta wajib menerapkan KRIS?

Kewajiban KRIS berlaku bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dengan pengecualian tertentu dalam Perpres. Rumah sakit tetap dapat memiliki kamar non-KRIS untuk pasien umum atau asuransi swasta.

Perlukah saya membeli asuransi swasta karena KRIS?

Tidak harus. Hitung dulu dengan pembanding plan dan risk sharing menurut POJK 36/2025.

Sumber resmi

• Kementerian Kesehatan — kebijakan dan kesiapan KRIS
• BPJS Kesehatan — hak kelas dan prosedur naik kelas
• Dewan Jaminan Sosial Nasional — kajian manfaat dan iuran
• JDIH BPK — teks Perpres 59/2024 dan perubahannya